KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kebijakan ini diambil untuk menekan potensi lonjakan harga serta menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan konsumsi tahunan.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Lampung, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Ramadan merupakan fenomena tahunan yang harus diantisipasi secara matang. Tanpa pengelolaan pasokan dan distribusi yang baik, lonjakan permintaan berpotensi memicu inflasi yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kelihatannya cuma naik Rp5.000 atau Rp10.000. Tapi kalau cabai naik Rp10.000 dikali 9,5 juta penduduk yang makan, itu nilainya puluhan hingga ratusan miliar rupiah yang diambil dari kantong masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan konsumsi daging ayam di Lampung yang mencapai 3–4 juta ekor per bulan. Menurutnya, kenaikan harga sekecil apa pun akan terakumulasi menjadi beban besar bagi masyarakat dan dapat mengurangi alokasi belanja untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan.
Sebagai daerah penghasil pangan, Gubernur menegaskan Lampung harus memprioritaskan pasokan lokal untuk menjaga stabilitas harga. Ia meminta dinas teknis memastikan ketersediaan komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang, daging, dan telur, dalam kondisi aman hingga pasca-Lebaran.
“Prioritasnya adalah komoditas yang ada di Lampung. Strategi kita menjaga pasokan tetap stabil dengan mengutamakan produksi dalam daerah, baru mendatangkan dari luar jika memang diperlukan,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan agar TPID tidak bekerja secara reaktif. Menurutnya, intervensi pasar tanpa pembenahan tata niaga dan distribusi hanya akan membuat pemerintah terus berada dalam situasi darurat.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman menyatakan pihaknya telah membentuk Satgas Saber Pangan untuk mengawasi keamanan pangan, mutu, dan stabilitas harga.
“Kami sebut Saber atau Sapu Bersih. Tidak ada pengecualian. Penimbunan, spekulasi, dan kartel yang memainkan harga akan kami tindak tegas,” ujar Heri.
Ia menambahkan, Polda Lampung akan melakukan inspeksi mendadak ke produsen dan distributor besar mulai Selasa siang. Kenaikan harga yang masih ditoleransi ditetapkan maksimal 5 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dari sisi ekonomi makro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa inflasi tahunan Lampung relatif terkendali. Namun, ia mengingatkan potensi gejolak pada komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai dan bawang.
“Secara tahunan kita surplus, tetapi pada bulan-bulan tertentu terjadi defisit. Ini menjadi tantangan distribusi dan pengaturan waktu tanam,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, memaparkan bahwa stok beras, jagung, daging ayam, dan telur berada dalam kondisi aman dan surplus. Namun, bawang merah dan bawang putih memiliki ketahanan stok terbatas, masing-masing 18 dan 16 hari, serta cabai rawit yang menunjukkan tren kenaikan harga.
Untuk menjaga stabilitas beras, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 170.825 ton dan cukup hingga akhir tahun.
“Kami siap menggelontorkan beras SPHP dan melakukan operasi pasar secara masif bila diperlukan,” ujarnya.
Di sektor transportasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo memprediksi lonjakan pemudik akan meningkat signifikan. Pihaknya telah menyiapkan skenario kepadatan di Pelabuhan Bakauheni, didukung peningkatan kapasitas penyeberangan serta pengoperasian kembali Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional dengan rute langsung ke Kuala Lumpur.
Selain itu, Lampung juga menyiapkan 300 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan layanan taksi listrik untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan selama Lebaran.
Dari sisi energi, Sales Branch Manager Lampung II PT Pertamina Patra Niaga, Reiner Bontong, memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman. Konsumsi BBM jenis Gasoline diproyeksikan meningkat hingga 36 persen selama periode mudik.
“Kami menyiagakan 96 SPBU yang beroperasi 24 jam serta layanan motoris untuk menjangkau wilayah macet. Stok LPG 3 kilogram juga kami tambah fakultatifnya sebesar 11 persen,” jelasnya.
Menutup rapat, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan menanggalkan ego kelembagaan demi kepentingan masyarakat.
“Tujuan kita satu, memastikan masyarakat Lampung bisa beribadah dengan tenang, harga terkendali, pasokan terjamin, dan kantong tetap aman,” pungkasnya.***
