KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG – Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Budi Prawira, menyoroti capaian akuntabilitas di tingkat daerah. Secara blak-blakan, ia mengungkapkan bahwa belum ada satu pun pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang berhasil meraih predikat BB untuk SAKIP. Padahal, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri sudah sukses mengamankan nilai rapor yang tinggi tersebut.
Budi menyampaikan tantangan tersebut dalam Kegiatan Asistensi SAKIP dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah Tahun 2026. Sebagai informasi, acara ini berlangsung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung pada Kamis, 4 Juni 2026.
“Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan capaian SAKIP dan reformasi birokrasi terbaik. Namun, kabupaten dan kota di bawahnya belum ada yang mencapai predikat BB. Oleh karena itu, Pemprov Lampung harus mengambil peran lebih besar untuk membina mereka agar kualitas tata kelola pemerintahan meningkat secara merata,” ujar Budi Prawira.
Pemprov Lampung Siap Jawab Tantangan Kementerian PANRB
Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, langsung mengambil langkah taktis. Sebab, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela sejak awal pelantikan memang menaruh perhatian besar pada penguatan birokrasi. Melalui kegiatan asistensi ini, pemerintah provinsi berkomitmen menularkan tren positif tersebut ke tingkat kabupaten dan kota.
Saat ini, Pemprov Lampung sukses mengantongi predikat BB untuk SAKIP. Bahkan, nilai Reformasi Birokrasi (RB) pemerintah provinsi melesat naik hingga menyentuh angka 84 atau berpredikat A-. Melalui modal prestasi ini, Marindo optimis pembinaan ke tingkat hilir akan berjalan lebih efektif.
Sekda Marindo: Target Kita Bukan Sekadar Mengejar Nilai Laporan
Meskipun menuai pujian, Marindo Kurniawan tetap mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak dalam formalitas. Sebab, esensi utama dari SAKIP adalah memastikan setiap program yang menggunakan dana APBD menghasilkan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
“Yang kita kejar bukan sekadar nilai di atas kertas. Tetapi, bagaimana kinerja nyata para ASN dapat tercermin secara valid dalam laporan akuntabilitas. Pak Gubernur meminta agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga Lampung,” tegas Marindo Kurniawan.
Percepat Zona Integritas untuk Instansi Pelayanan Publik
Selain urusan SAKIP, Pemprov Lampung juga mempercepat perluasan Zona Integritas (ZI) guna memberantas praktik korupsi. Sebagai catatan, saat ini baru Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung yang sukses menyandang predikat Zona Integritas.
Ke depan, Sekda Marindo menargetkan instansi lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik untuk segera meraih predikat bersih tersebut. Selanjutnya, ia memerintahkan Inspektorat, Bappeda, dan Biro Organisasi untuk memperkuat sinergi dalam mengawal proses perencanaan hingga evaluasi di lapangan.
Kesimpulannya, lewat asistensi langsung dari Kementerian PANRB ini, Pemprov Lampung berharap reformasi birokrasi dapat bergerak lebih cepat. Langkah konkret ini menjadi kunci utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berdampak langsung pada kemajuan seluruh wilayah Lampung.***
