KRAKATOA.ID, BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Salah satu upayanya melalui Rapat Koordinasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Hotel Arinas, Bandar Lampung, Selasa (7/3/2023).
Melalui rapat tersebut, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyatukan langkah untuk memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, peserta mengevaluasi kegiatan dan anggaran tahun 2022. Mereka juga menyiapkan rencana kerja untuk tahun 2023.
Pemprov Lampung Antisipasi Tantangan Pasokan Pangan
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Lampung, Ir. Kusnardi, M.Agr. Ec., membuka rapat koordinasi tersebut.
Dalam sambutannya, Kusnardi menjelaskan bahwa kondisi global turut memengaruhi pasokan dan harga pangan. Ketegangan geopolitik di sejumlah negara mendorong kenaikan harga energi dan komoditas pangan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Selain menghadapi perubahan iklim, pemerintah juga perlu mengatasi ketimpangan pasokan antarwilayah dan kenaikan inflasi pangan.
“Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terus berupaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, ketersediaan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatnya inflasi pangan,” kata Kusnardi.
Lima Arahan Presiden untuk Mengendalikan Inflasi
Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Kusnardi mengacu pada lima arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada 18 Agustus 2022.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah. Dengan cara ini, pemerintah dapat menentukan kebijakan sesuai kondisi setiap wilayah.
Kedua, pemerintah perlu memperluas kerja sama antardaerah (KAD). Langkah tersebut membantu mengurangi kesenjangan pasokan dan harga antarwilayah.
Ketiga, pemerintah perlu menekan biaya transportasi. Salah satunya melalui fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah.
Selanjutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. Selain itu, pemerintah harus mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui kelima arahan tersebut, pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, langkah ini juga mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Antarwilayah
Kusnardi mengajak pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pangan. Menurutnya, sinergi pemerintah, BUMN, dan BUMD pangan memegang peranan penting dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga.
“Kami berharap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, BUMN, serta BUMD pangan di masing-masing wilayah. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menjaga ketersediaan pangan serta mengantisipasi dinamika harga,” jelas Kusnardi.
Selain memperkuat kerja sama, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan distribusi pangan. Dengan demikian, wilayah yang memiliki surplus dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah yang kekurangan pasokan.
Di sisi lain, koordinasi antardaerah juga membantu pemerintah mengantisipasi perbedaan harga. Karena itu, setiap daerah perlu memetakan kebutuhan dan ketersediaan pangan secara berkala.
Pemprov Lampung Siapkan Antisipasi Harga Jelang Lebaran
Menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah pada 2023, Dinas Ketahanan Pangan TPH Lampung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan.
Pertama, pemerintah memantau pergerakan harga secara ketat. Selanjutnya, pemerintah menyeimbangkan pasokan dan permintaan melalui distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
Selain kedua langkah tersebut, pemerintah juga menggelar operasi pasar, bazar pangan, dan gerakan pangan murah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Kami memastikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan,” tegas Kusnardi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh jajaran agar meningkatkan kinerja dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, setiap pihak perlu bekerja keras, cerdas, dan ikhlas untuk menghadapi berbagai tantangan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan persiapan sejak dini, pemerintah berharap dapat mengurangi tekanan harga menjelang hari raya.
Rakor Hadirkan Badan Pangan Nasional
Rapat koordinasi ini menghadirkan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto. Selain itu, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Waryanto, turut memberikan materi.
Dalam pemaparannya, Budi membahas prognosa neraca pangan wilayah. Materi tersebut juga mengulas dukungan terhadap program stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Sementara itu, sekitar 50 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan, Inspektorat, serta instansi terkait lainnya.
Melalui pertemuan ini, peserta dapat menyelaraskan program dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Selain itu, mereka dapat bertukar informasi mengenai kondisi pasokan pangan di setiap wilayah.
Pada akhirnya, Pemprov Lampung berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat kesiapan daerah menghadapi gejolak harga. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga ketersediaan pangan, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan daerah.***
