KRAKATOA.ID, BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Rapat Evaluasi Program Prioritas Nasional secara virtual. Kegiatan berlangsung di Command Center Lantai 2, Kantor Gubernur Lampung, pada Senin (30/6/2025).
Rakor ini dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama membahas evaluasi Program Pembangunan 3 Juta Unit Rumah per Tahun, dipaparkan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd. Sesi kedua mengulas Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Gratis oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Kedua sesi ini dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
Sesi ketiga membahas pengendalian inflasi daerah, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Pemerintah Daerah Diminta Aktif
Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran, menyampaikan bahwa target pembangunan 3 juta rumah terbagi rata: 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.
Arahan strategis untuk Pemda antara lain:
- Segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sesuai SKB 3 Menteri.
- Melaporkan proses perizinan dan penerbitan PBG ke kementerian terkait.
- Mensosialisasikan pentingnya pengurusan PBG kepada masyarakat.
- Mendorong peran serta CSR untuk pembangunan rumah rakyat.
- Memantau kualitas rumah subsidi dan memastikan kepatuhan tata ruang.
- Menghilangkan pungutan liar terkait perizinan perumahan.
“Saya berharap Pemda segera menyampaikan data ketersediaan lahan yang dimiliki untuk mendukung percepatan pembangunan rumah,” ujar Imran.
Program Kesehatan Gratis: Target 50 Juta Warga Terlayani
Dalam paparannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan capaian dan tantangan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang mulai dilaksanakan sejak Februari 2025. Program ini mencakup pemeriksaan kesehatan ulang tahun, sekolah, dan khusus, dengan target menjangkau 280 juta orang.
Upaya lain mencakup pembangunan 66 RS Tipe D ke Tipe C di wilayah 3T dan penanganan penyakit menular seperti TBC.
“Mohon dukungan kepala daerah agar program prioritas presiden ini dapat tercapai dan menjangkau 50 juta masyarakat tahun ini,” harap Budi.
Inflasi Terkendali, Dua Kabupaten di Lampung Raih Apresiasi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan data perkembangan harga komoditas minggu ke-4 Juni 2025. Sebanyak 21 provinsi mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Provinsi Lampung.
Di Lampung, penurunan IPH didorong oleh penurunan harga bawang putih, cabai merah, dan beras. Namun, Kabupaten Tulang Bawang mengalami kenaikan IPH tertinggi di provinsi tersebut, dipicu harga cabai rawit dan daging ayam ras.
Amalia juga menyoroti dua komoditas utama yang harus diawasi: minyak goreng dan beras, karena berada di level harga tinggi.
Menanggapi hal ini, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengapresiasi daerah yang telah melaksanakan enam langkah konkret pengendalian inflasi: operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, realisasi BTT, dan dukungan transportasi dari APBD.
“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya para kepala daerah,” kata Tomsi.
Dua kabupaten di Lampung, yakni Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah, termasuk dalam 90 daerah yang mendapatkan apresiasi dari Kemendagri atas pelaksanaan 4 hingga 5 upaya konkret pengendalian inflasi.***
